Kejari Flores Timur Usut Dugaan Korupsi Rp 5 Miliar Dana BOK Puskesmas Baniona

FLORES TIMUR - Penyelidikan mendalam tengah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Flores Timur Cabang Waiwerang terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diperuntukkan bagi Puskesmas Baniona, di Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, NTT. Periode yang disorot mencakup tahun 2020 hingga 2025, dengan total anggaran fantastis mencapai Rp 5, 05 miliar.

Sejumlah 79 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi. Mereka meliputi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di Puskesmas Baniona serta nakes yang ditempatkan di wilayah kerjanya. Tak hanya itu, pemeriksaan juga melibatkan Kepala Puskesmas (Kapus), Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, serta personel dari bagian perencanaan dan keuangan dinas kesehatan.

Baca juga: Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak!

"Saksi yang sudah diperiksa tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Baniona dan nakes yang ditempatkan di wilayah kerja Puskesmas Baniona. Yang sudah diperiksa 79 orang termasuk kepala Puskesmas (Kapus) kepala dinas (kadis) kesehatan bagian perencana dan keuangan dinas kesehatan, " ungkap Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang, Emanuel Yuri Gaya, Rabu (19/11/2025).

Emanuel merinci bahwa pagu anggaran BOK untuk periode lima tahun tersebut mencapai Rp 5.054.667.441.

Baca juga: KPK Dalami Suap Inhutani V-PT PML, Saksi Diperiksa Intensif

Adapun motif di balik dugaan tindak pidana korupsi ini, menurut keterangan Emanuel, adalah adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

"Perhitungan kerugian pada saat pemeriksaan saksi sudah rampung dulu baru kami ekspos internal dulu, karena masih ada pemeriksaan tambahan saksi, " jelasnya.

Baca juga: Terkait Korupsi Migas, Rumah Mewah Riza Chalid Disita Kejaksaan Agung

Ia menegaskan komitmen kejaksaan untuk menangani kasus ini secara profesional demi memastikan kebenaran dan keadilan.

"Kami melakukan ekspos, baru kami sepakati akan menggunakan lembaga auditor seperti BPKP, Inspektorat, dan akuntan publik pada Politeknik Negeri Kupang untuk bisa memastikan ada tidak kerugian negara dalam pengelolaan dana BOK itu, " tandas Emanuel. (PERS) 

Baca juga: KPK Dalami Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina, Dua Saksi Diperiksa